Manfaatkan Potensi Wisata Kita Juli 2, 2008

Alam Sumatera Barat yang kita diami saat ini sebenarnya memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan secara maksimal. Di antara potensi tersebut, sektor pariwisata merupakan salah satu yang layak kita perhitungkan. Dapat terlihat jelas dari keadaan alam, budaya, dan penduduk yang sangat beraneka ragam yang sudah semestinya mampu menjadikan sumatera barat sendiri sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia.

Selain itu kita juga memiliki culture yang sampai saat ini masih exist di setiap daerah yang ada di Sumatera Barat. Ada Tabuik Pariaman, Rabab Pasisia, makan bajamba dan sebagainya. Hal lainnya yang juga dapat kita lestarikan yaitu seperti tarian-tarian daerah, bangunan bersejarah dan makanan Sumatera Barat yang sudah pasti dikenal sebagian besar masyarakat Indonesia yaitu masakan Padang. Dan tentu saja masih banyak hal lainnya yang masih dapat kita kembangkan.

Namun sayangnya sebagian kita tidak menyadari akan hal itu. Jika kita lihat kondisi fisik dari tempat-tempat wisata yang ada masih belum mencapai standar tujuan wisata yang diinginkan sebagian besar pengunjung. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada, kebersihan dan ketertiban, yang membuat tingkat kenyamanan dari pengunjung sendiri tidak terpenuhi.

Contoh yang real saja, masih kita temukan masyarakat yang BAB di pinggir pantai, pungutan parkir liar yang mana hal ini sangat mengganggu pengunjung. Di lain hal, masih kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga menjadi kendala yang berarti dalam mengembangkan sektor ini.

Saatnya ada sinergi antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam usaha pengembangan pariwisata Sumatera Barat. Apalagi para generasi muda yang merupakan cerminan dari suatu daerah ataupun negara sangat pantas rasanya untuk kita dapat memberikan yang terbaik bagi Negara, minimal untuk daerah kita sendiri. Sehingga dengan semangat yang ada pada setiap individu masyarakat dalam memajukan daerahnya, khususnya para generasi muda, sangat tidak mustahil daerah tersebut dapat berkembang dengan baik.

Apalagi sekarang yang sedang hangat dibicarakan yaitu tentang otonomi daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, dimana masing-masing daerah memiliki hak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Sehingga dengan demikian setiap daerah bebas mengembangkan sumberdaya yang ada. Nah, semuanya tinggal pemerintah daerah dan masyarakat yang harus lebih jeli dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Begitupun dengan Sumatera Barat sendiri yang sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisata.

 

Oleh Gita-IUUKP Jelas Beda!!

Polisi Wisata tak “Bergigi” Februari 23, 2008

DARI sekian banyak objek wisata di Sumatera Barat, ada beberapa diantaranya  yang terlihat kurang  terkelola dengan  baik.  Bahkan ada yang terkesan terabai begitu saja. Ini lain tidak lantaran pihak dinas terkait,  konon,  kekurangan tenaga pengelola. Padahal, peran tenaga pengelola, merupakan unsur yang tak kalah penting dalam mengemas paket pariwisata.

 

Sebagai akibat dari ‘kelemahan’ dinas terkait  itu, bermunculanlah oknum-oknum tertentu di kalangan masyarakat setempat yang merasa ‘peduli’,  untuk kemudian    ‘memanfatkan kesempatan dalam kesempitan’ itu. Hal inilah yang kini banyak terjadi di sejumlah objek wisata di daerah ini. Sebagaimana yang dapat disaksikan di objek wisata.

 

Pantai Air Manis, misalnya. Termasuk Pantai Padang.  Karena itu, tak heran bila objek-objek wisata, apalagi yang letaknya jauh, terlihat seakan ‘resmi’ dikelola  oleh oknum masyarakat  sekitar. Maka, ‘manfaat’ yang dirasakan berikutnya ialah:  Objek wisata berubah  menjadi lahan pemalakan oleh  oknum  terhadap para pengunjung. Mereka dengan seenaknya meminta uang dengan dalih macam-macam,  karcis  masuk yang melebihi tarif, uang parkir selangit, rental tikar yang memaksa, dan pungutan ini-itu lainnya yang tentu saja  ilegal. Dan, anehnya, hal ini bukannya tak diketahui dan disadari pihak Dinas Pariwisata. Hanya saja, ya itu tadi, jangkauan tangan mereka sayuik, sehingga terpaksa tutup mata.

           

Menyikapi keadaan ini, agaknya sudah saatnya  koordinasi Dinas Pariwisata,  Seni dan Budaya dengan polisi wisata, salah satunya yang mangkal di salah satu pojok kantor Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Padang ditingkatkan. Keberadaan polisi pariwisata sebenarnya diharapkan dapat meningkatkan terciptanya keamanan. Namun sayang, polisi pariwisata tak “bergigi” memberantas praktek-praktek  premanisasi  yang terjadi di objek-objek wisata di Sumatera Barat. Tentu saja personel polisi wisata yang direkrut harus dari pribadi-pribadi yang betul-betul teruji, agar tak menjelma pula menjadi ibarat bapitaruah atah ka mancik, alias pagar makan tanaman. 

Dengan berjalanya fungsi polisi wisata secara optimal, kita berharap para pengunjung aman dari aksi pemalakan dan pungutan liar.  Membuat wisatawan  tentram dan nyaman selama berada di Ranah Minang yang terkenal kuat memegang adat serta  menjunjung tinggi etika dan sopan santun. Semoga.

(Charlie Ch. Legi-Singgalang Minggu)

Djufri, LKAAM dan MUI: Menutup Jam Gadang Sudah Final Februari 15, 2008

Kebijakan menutup Jam Gadang saat malam penyambutan tahun baru  oleh Pemko Bukittinggi, bukan sesuatu yang lucu. Tindakan itu dalam rangka menyelamatkan masyarakat, terutama dari hal yang berakibat negatif.

“Kebijakan itu sudah final dan melalui musyawarah. Jangan dinilai sebagai sesuatu yang lawak-lawak”, kata Masri Habib Dt. Pandak, Ketua Lembaga Kerapatan Alam Minangkabau (LKAAM) Bukittinggi, Kamis (14/2).

Datuak Pandak mengungkapkan hal tersebut, sekaitan pandangan miring yang diapungkan berbagai kalangan di tingkat provinsi, serta komentar yang ditulis Wisran Hadi, menyusul dikeluarkannya statemen Walikota Drs. H. Djufri, perihal rencana penutupan Jam Gadang pada malam tahun baru, sebagaimana diberitakan Singgalang, edisi Rabu 13 Pebruari 2008.

Menurut Datuak Pandak, ditutupnya Jam Gadang pada malam penyambutan tahun baru masehi itu, karena pada dasarnya pengunjung di pelataran Jam Gadang itu sangat berjubel. Mereka hanya ingin menikmati detik-detik menjelang berdempetnya jarum panjang dan jarum pendek Jam Gadang pukul 00.00 WIB.

“Adakah orang lain yang memikirkan nasib puluhan bahkan mungkin ratusan ribu yang nyaris dalam kondisi berdempet di seputaran Jam Gadang itu,” kata Datuk Pandak mempertanyakan.

Dalam kondisi seperti ini, andai terjadi sedikit saja keributan, akibatnya sangat fatal. Bisa menimbulkan korban jiwa. Karena waktu itu tidak hanya orang dewasa yang berkumpul di sana, tetapi juga anak-anak, bahkan perempuan hamil. Semuanya itu berlangsung pada malam hari.

Persoalannya akan semakin rumit lagi, bila timbul korban jiwa dalam kondisi beramai-ramai itu. Contoh terakhir adalah konser musik di Bandung yang menelan 11 korban jiwa.
“Saya sudah berbicara langsung dengan Walikota Djufri, dia sempat menangis ketika mendengar berita orang meninggal dunia di Bandung, hanya karena menonton pagelaran musik. Potensi peristiwa seperti itu juga ada di Bukittinggi, terutama pada penyambutan tahun baru,” katanya.

Kata Datuk Pandak, kalau korban sudah terjadi, yang disalahkan siapa? Pasti Pemko pula yang jadi kambing hitamnya. Semua orang akan menuding tentang kelalaian Pemko, ketidak-beresan walikota, ketidak-mampuan aparat keamanan dan banyak lagi sumpah serapah yang muncul.

Menurutnya, sekarang Pemko tengah menyusun programnya agar kemungkinan terburuk itu tidak terjadi. Artinya, Pemko jauh hari sudah mencari sebelum hilang, memintas sebelum hanyut dan bakulimek sabalun abih atau lebih berhemat sebelum miskin. Datuak Pandak menambahkan, dalam nada guyon, “tak ada urusan tikus di sini, dan tidak ada pula lumbung yang mesti dibakar”.

Soal rencana kain penutupnya yang merupakan warna marawa atau panji-panji Minangkabau, agaknya memang belum banyak orang yang tahu, bahwa ketiga warna itu sudah merupakan kesepakatan tidak resmi digunakan untuk warna marawa, dan hal ini berlaku di Luak Nan Tigo. Entah kalau di luar ketiga luak itu. Kalau ketiga warna itu adalah warna bendera Jerman, itu kebetulan saja. Dan, tidak ada pula orang membantah bahwa warna hitam, merah dan kuning sebagai warna marawa Minangkabau.

Jangan sisi ekonomi saja
Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bukittinggi, DR. Zainuddin Tanjung, MA., menyebut kebijakan Pemko menutup Jam Gadang pada malam penyambutan tahun baru, jangan dilihat dari sisi ekonomi saja.

Adalah pemikiran yang sangat dangkal bila melihatnya dari segi untung rugi secara finansial. Justru Pemko Bukittinggi mengambil kebijakan itu berdasarkan kajian substansi yang sangat luas, terutama terhadap adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

Ditinjau dari segi budaya, kata Zainuddin, jangan dilihat dari sudut yang sempit atau pengertian umum. Memperingati dan merayakan datangnya tahun baru Masehi bukanlah budaya Minangkabau dan islami.

“Agama Islam tidak mengajarkan memperingati tahun baru, termasuk tahun baru Islam sendiri yakni 1 Muharram. Bahkan lebih dipertegaskan, Islam tidak menggariskan baik dalam wajib maupun sunat untuk melaksanakan acara ritual,” tambah Zainuddin.

Menurutnya, kebetulan 1 Muharram dijadikan sebagai hari libur nasional. Mumpung memanfaatkan hari libur, pada 1 Muharram tersebut sangat pantas dilaksanakan kegiatan yang bernuansa agama, seperti wirid, tablig akbar dan lain-lainnya. Tapi konteksnya tidak lari dari upaya untuk mensyiarkan ajaran Islam.

Zainuddin juga mengggarisbawahi, apa yang diambil oleh Pemko ini, adalah sebuah kebijakan yang benar-benar menyentuh secara esensial nilai-nilai keagamaan di negeri ini. Patut didukung, karena tujuannya sangat mulia.

Ia mengingatkan, bila pada malam penyambutan tahun baru, ratusan ribu orang berkunjung ke Bukittinggi dan dominan terfokus ke kawasan Jam Gadang sampai larut malam. Menjelang Subuh mereka bersebar, entah kemana. Ingat, mereka itu tidak hanya satu keluarga, tetapi yang lebih banyak adalah kaum muda. Ia juga tidak tahu, karena berasal dari luar kota, apakah mereka itu suami isteri, atau hanya sekadar berpasangan dan memanfaatkan momentum tahun baru untuk memadu kasih ke Bukittinggi.

“Kalau itu memang benar terjadi, laknat Allah tentu akan turun. Kita tidak ingin hal itu terjadi,” ulasnya. Zainuddin menegaskan, apa pun resikonya, dan apapun yang bakal terjadi, MUI dan segenap ulama Bukittinggi mendukung program yang
dilaksanakan Pemko.

Tak bergeming
Bergemingkah Walikota Djufri? Ternyata tidak. Usai membaca Singgalang tentang munculnya tanggapan yang bernada miring terhadap kebijaksanaan Pemko Bukittinggi tersebut, Djufri terlihat tersenyum. Tidak sedikit pun terkesan di wajahnya rasa tidak senang.

Kendati demikian, Djufri mengemukakan, bahwa kebijakan menutup Jam Gadang menyambut pergantian tahun baru masehi itu adalah prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini sudah merupakan kesepakatan antara Pemko dengan Muspida serta masyarakat Bukittinggi sendiri.

“Malahan dalam konteks pengembangan kepariwisataan Bukittinggi, masyarakat sudah sepakat biarlah Bukittinggi sepi dari pengunjung daripada ramai tapi penuh maksiat. Itu sudah komitmen warga kota,” ulasnya.

Penutupan Jam Gadang hanya sekitar 13 jam, pada malam pergantian tahun Masehi. Bukan ditutup sepanjang masa. “Adalah sangat tidak pantas bila kebijakan ini dilihat hanya dari satu sudut saja,” kata Djufri.

Dalam lima tahun terakhir, Pemko sudah mengantisipasi agar keramaian di sekitar Jam Gadang berkurang dengan mengadakan pentas terbuka di Lapangan Kantin, dan kegiatan hiburan lainnya di berbagai tempat, termasuk di Ngarai Sianok.

Namun menjelang pukul 00.00 WIB  pada malam pergantian tahun, secara serentak orang menuju Jam Gadang. Tak bisa dihalangi, bahkan mengarahkannya saja tidak bisa. Maklum, ratusan ribu orang bergerak dengan satu tujuan, yakni melihat jarum Jam Gadang akan berdempet di pengujung tahun.

Diakui banyak yang diuntungkan bila pengunjung berjubel. Tapi dalam suasana yang sulit diduga karena ramainya orang, dan terjadi keributan sehingga menimbulkan korban jiwa. Djufri mengajak, agar jangan melihatnya dari segi bisnis saja, tetapi harus dikaji secara lebih mendalam dan jalan pikiran yang jernih. 

Kenapa Jam Gadang yang Ditutup …?? Februari 15, 2008

Penutupan Jam Gadang di malam pergantian tahun bisa berdampak pada dunia pariwisata Sumbar dan akan membuat Bukittinggi buruk di mata dunia. Pasalnya, selama ini jam tersebut merupakan simbol atau ikon Sumbar dan merupakan tempat tujuan wisata utama di daerah ini.

Seharusnya Pemerintah Kota Bukittinggi menurut Ketua ASITA Sumbar, Asnawi Bahar, kepada Singgalang, Kamis (14/2) di Padang, membuat kebijakan lebih baik dari hanya sekadar menutup jam tersebut.

“Kebijakannya harus dikaji secara konprehensif dan tidak merugikan masyarakat. Juga jangan mengambil kebijakan dalam kondisi emosi,” ujarnya.

Bila kebijakan itu dimaksudnya untuk menghindarkan kota wisata dari perbuatan maksiat, Asnawi tidak yakin. Karena, masih banyak tempat yang disinyalir bisa digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. “Tidak harus di bawah Jam Gadang dan di malam pergantian tahun. Berbuat maksiat dapat saja dilakukan orang-orang di mana pun dan kapan pun, tidak harus menunggu malam tahun baru,” sesalnya.

Terpenting, dalam pandangannya untuk menjaga kesucian di Jam Gadang dan sekitarnya dari perbuatan maksiat atau perbuatan tidak senonoh lainnya, Pemko Bukittinggi harus meningkatkan pengawasan. Agar, hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak lagi terjadi.

Pada dasarnya, perayaan pergantian tahun adalah sesuatu yang biasa. Hanya saja, gairah masyarakat untuk merayakan itulah yang membuatnya menjadi terkesan seperti luar biasa. Dan, Jam Gadang selama ini telah memberikan andil cukup besar dalam memberikan keindahan malam pergantian tahun. “Masa ini harus dirusak dengan rencana tersebut,” sesalnya lagi.

Tidak hanya itu, imej pariwisata yang terus dibangun dengan baik bisa pula rusak dengan hal tersebut. Pasalnya, Jam Gadang adalah ikon wisata Sumbar. Walaupun diakuinya, tidak banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke sana, tapi rata-rata wisatawan nusantara dan lokal banyak yang mendatangi bangunan di areal terbuka hijau Kota Bukittinggi tersebut.

“Apalagi, kalau malam tahun baru, banyak wisatawan nusantara dan lokal yang datang ke sana, begitu juga warga Bukittinggi, lalu di mana lagi tempat mereka merayakan pergantian tahun itu. Ibaratnya, jangan gara-gara tikus, lumbung yang dibakar,” sebutnya.

Pemko Bukittinggi juga dinilai terlalu cepat melahirkan kebijakan untuk menutup Jam Gadang. Karena, pergantian tahun masih cukup lama. Untuk sampai ke penghujung tahun 2008, akan banyak perubahan-perubahan yang bakal terjadi, sehingga kebijakan yang direncanakan bisa saja menjadi tidak relevan lagi.

Dari itu, dia berharap supaya Pemko Bukittinggi kembali mempertimbangkan kebijakan yang dilahirkannya. Supaya, masyarakat dan dunia wisata di daerah ini tidak dirugikan dengan lahirnya kebijakan tersebut.

(Harian Singgalang, 15/2/08)

Jam Gadang Ditutup !! Februari 15, 2008

Wisata Hening

Jam Gadang ditutup! Tak ada lagi dentang bunyinya. Tak ada jarum jam yang terlihat. Tak ada pesta, tak ada keramaian. Hening-hening saja. Diam!

Itu nanti, malam old and new pergantian tahun 2008 ke 2009 mendatang. Malam-malam penuh gemerlap di pelataran Jam Gadang pada tahun-tahun sebelumnya takkan terulang lagi.
Begitulah berdasarkan pengalaman pada acara menyambut tahun baru 1 Januari 2008 lalu, maka mulai malam 31 Desember 2008 dan menyambut tahun baru 1 Januari 2009, Jam Gadang ditutup dan kebijaksanaan itu sudah disetujui Muspida.

Djufri pun berkisah. Pada Senin malam (31/12) lalu, di taman Jam Gadang diadakan pentas terbuka, dengan acara puncak menyambut tahun baru. Ternyata di seluruh pelataran dipenuhi warga. Namun di tengah kerumunan warga itu, ada beberapa keluarga yang menggelar tikar dan mereka duduk di sana sekeluarga.

“Saya tidak dapat bayangkan, bagaimana bila terjadi keributan, tentunya keluarga yang juga mengikut-sertakan anak kecil ini bakal terinjak. Dan, bukan tidak mungkin bakal menimbulkan korban,” Djufri menguraikannya.

Justru itulah, tidak ada lagi acara penyambutan tahun baru di seputar Jam Gadang, meski orang-orang akan menikmati pergeseran tahun baru dengan berdempetnya jarum panjang dan jarum pendek pada Jam Gadang tersebut.

Sisi lain, berdasarkan laporan petugas kebersihan pagi hari, banyak ditemui ‘balon’, maksudnya kondom bekas. Ada apa ini? Nah, dari pada acara menyambut tahun baru berlanjut ke maksiat, Pemko Bukittinggi bersama Muspida sepakat akan menutup Jam Gadang dan tidak memberikan izin keramaian pementasan.

“Kuncinya adalah Bukittinggi harus bebas dari maksiat,” tegas Djufri.
Bentuk penutupan Jam Gadang itu direncanakan mempergunakan marawa Minangkabau dengan tiga warna, yakni hitam, merah dan kuning. Ketiga warna tersebut adalah warna kebesaran Minangkabau. Sorenya, 31 Desember sekitar pukul 17.00 WIB diadakan upacara penutupan Jam Gadang, dan esoknya, 1 Januari sekitar pukul 06.00 dibuka lagi, juga dalam sebuah upacara. Begitulah benarlah.

(Sumber: Harian Singgalang 13/2/08)

Citra Wisata nan Tercela… Februari 13, 2008

VIY 2008 Sumbar

“Masak untuk bersantai, duduk-duduk di pantai saja kita harus bayar? Malah kesannya kita dipaksa untuk menyewa tikar untuk lesehan,” gerutu Derta,43 menceritakan pengalamannya saat pelesiran ke Pantai Pasir Jambak, Padang tiga bulan menjelang akhir 2007 silam.

 Derta mengunjungi pantai itu atas rekomendasi dari sopir taksi. Sebelumnya Derta mengunjungi kampung halamannya, Medan dan ingin bernostalgia ke Padang, tempat ia sempat dibesarkan. Ia sendiri tinggal di Belanda, bersama suami dan anak perempuannya. Ia ingin mengajak suaminya yang asli Belanda dan anaknya untuk menjemput kenangan indah yang pernah ia kecap di Padang.

“Yang tidak enaknya lagi nih, pemuda di sana bilang kalau untuk berkunjung ke situ aturannya memang harus sewa tempat dulu, entah itu tikar atau lainnya. Jelas memberi pengaruh tidak nyaman buat suami dan anak-anak saya,” tambah Derta lagi.

Pengalaman Derta bukan cerita baru tentang buruknya citra pariwisata Sumatra Barat. Kondisi yang sama masih berlaku sampai kini. Pengalaman Yanti misalnya, yang juga “dipaksa” belanja di kawasan wisata, Pantai Padang.

“ Tujuan sebenarnya untuk menikmati suasana senja di tepi laut di Taplau (tepi laut Pantai Padang-red). Tapi tiba-tiba ada saja yang mengganggu untuk menyuruh beli minuman dengan nada memaksa. Itu bergantian. Karena saya dan teman tidak juga membeli minuman, akhirnya datang penjual minuman yang ada di pinggir jalan ngomel kesal karena kami hanya duduk-duduk saja. Padahal itu bukan di tenda atau dekat tenda ia berjualan, tapi di bebatuan sea wall,” beber Yanti.

Yang disayangkan Yanti adalah karena terampasnya ruang publik. Pedagang pinggir laut seolah menguasai Taplau dan berhak mengusir siapa saja yang tidak mau belanja di sana.  Entah itu di trotoar yang sudah dijejali bangku pedagang, atau harga jualannya yang di atas harga normal membuat suasana Taplau tidak lagi nyaman untuk dijadikan tempat wisata.

Menjadi sebuah ironi karena Kantor Dinas Pariwisata Kota Padang bertempat di ujung Taplau. Dan di sana juga tempat mangkalnya para polisi pariwisata, yang kejadian itu membuat kesan kalau disfungsi dinas dan polisi wisata itu di sana.

Kalau cerita Derta dan Yanti terjadi di gerbangnya pariwisata Sumbar, lain pula cerita di kota ikon pariwisata Sumbar, Bukittinggi. Pemerasan tidak berupa pemaksaan beli jualan, tapi justru mematok “harga turis” bagi wisatawan.

Kisah yang terjadi manakala kunjungan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ke Bukittinggi beberapa waktu lalu bisa menjadi contoh miris. Kisah yang pernah diungkapkan Gubernur Gamawan Fauzi pada pertemuan dengan pelaku pariwisata yang di dalamnya juga ada pengurus PHRI Sumbar itu menyebut kalau pemilik restoran suka asal mematok harga. Presiden beserta rombongan yang makan di salah satu restoran Nasi Kapau saat itu disodori tagihan yang tidak masuk akal. Alhasil, si pemilik restoran disuruh menghitung ulang tagihan yang diberikan itu. Sangat memalukan!

Cerita main pangua itu memang acap tersiar dari mulut ke mulut. Tidak adanya label harga membuat pedagang (entah makanan atau cendera mata) bisa dengan seenak perut mematok harga jual. Bagi wisatawan yang mau membeli, harus pintar-pintar menawar harga.Tidak cuma itu, pola pikir masyarakat yang ingin menangguk untung dari para wisatawan terutama wisatawan mancanegara pun ikut berimbas pada hubungan antar warga yang tidak harmonis.

Salah seorang pelajar yang pernah membawa turis berjalan-jalan ke daerah Ngarai Sianok harus berhadapan dengan pemuda lokal. Ia ditodong membagi duit karena dikira ia adalah guide si turis yang mendapatkan persenan.

“Padahal saat itu saya murni untuk praktek bahasa Inggris saja dan kebetulan si turis juga mengizinkan saya mengikutinya jalan-jalan ke Ngarai,” kata si pelajar yang menyebut namanya itu.

Dua kejadian di dua kota itu menjadi cermin buruknya perilaku masyarakat di industri wisata Sumbar. Padahal, dua kota itu menurut Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, James Helliward di salah satu stasiun TV lokal adalah entry point-nya pariwisata Sumbar.

“Kita telah menetapkan Padang dan Bukittinggi sebagai entry point pariwisata kita. Keduanya menjadi ikon wisata kita, karena kedatangan turis langsung pada dua kota tersebut,” katanya.

Dinas Pariwisata sah-sah saja menetapkan daerah sebagai ikonnya wisata Sumbar. Namun sikap masyarakatnya belum mencerminkan masyarakat yang sadar wisata. Padahal tahun ini pemerintah telah mencanangkan sebagai Tahun Kunjungan Wisata atau Visit Indonesia Year 2008, tahun yang semestinya sambutan terhadap wisatawan justru lebih ditingkatkan kesopanan dan keramahanya.

Tidak perlulah membahas soal sarana dan prasarananya yang masih belumlengkap. Tidak perlu pula membahas iven-iven pariwisata Sumbar yang masih tidak bersinergi antar daerah. Tidak perlu pula mempertanyakan grand design pariwisata Sumbar  yang dirancang Dinas Pariwisata Sumbar. Hal-hal kecil menyangkut terkait perilaku masyarakat yang tidak butuh modal besar saja Sumbar belum siap. Kalau sudah begitu, perlu dipertanyakan , siapkah Sumbar menjadi daerah tujuan wisata? Yang pasti masalah ini bukan kambing hitam baru, tapi justru PR lama yang masih menjadi tugasnya Dinas Pariwisata.

By: yuhendra-IUUKP Jelas Beda!!