 |
VIY 2008 Sumbar
“Masak untuk bersantai, duduk-duduk di pantai saja kita harus bayar? Malah kesannya kita dipaksa untuk menyewa tikar untuk lesehan,” gerutu Derta,43 me
nceritakan pengalamannya saat pelesiran ke Pantai Pasir Jambak, Padang tiga bulan menjelang akhir 2007 silam.
Derta mengunjungi pantai itu atas rekomendasi dari sopir taksi. Sebelumnya Derta mengunjungi kampung halamannya, Medan dan ingin bernostalgia ke Padang, tempat ia sempat dibesarkan. Ia sendiri tinggal di Belanda, bersama suami dan anak perempuannya. Ia ingin mengajak suaminya yang asli Belanda dan anaknya untuk menjemput kenangan indah yang pernah ia kecap di Padang.
“Yang tidak enaknya lagi nih, pemuda di sana bilang kalau untuk berkunjung ke situ aturannya memang harus sewa tempat dulu, entah itu tikar atau lainnya. Jelas memberi pengaruh tidak nyaman buat suami dan anak-anak saya,” tambah Derta lagi.
Pengalaman Derta bukan cerita baru tentang buruknya citra pariwisata Sumatra Barat. Kondisi yang sama masih berlaku sampai kini. Pengalaman Yanti misalnya, yang juga “dipaksa” belanja di kawasan wisata, Pantai Padang.
“ Tujuan sebenarnya untuk menikmati suasana senja di tepi laut di Taplau (tepi laut Pantai Padang-red). Tapi tiba-tiba ada saja yang mengganggu untuk menyuruh beli minuman dengan nada memaksa. Itu bergantian. Karena saya dan teman tidak juga membeli minuman, akhirnya datang penjual minuman yang ada di pinggir jalan ngomel kesal karena kami hanya duduk-duduk saja. Padahal itu bukan di tenda atau dekat tenda ia berjualan, tapi di bebatuan sea wall,” beber Yanti.
Yang disayangkan Yanti adalah karena terampasnya ruang publik. Pedagang pinggir laut seolah menguasai Taplau dan berhak mengusir siapa saja yang tidak mau belanja di sana. Entah itu di trotoar yang sudah dijejali bangku pedagang, atau harga jualannya yang di atas harga normal membuat suasana Taplau tidak lagi nyaman untuk dijadikan tempat wisata.
Menjadi sebuah ironi karena Kantor Dinas Pariwisata Kota Padang bertempat di ujung Taplau. Dan di sana juga tempat mangkalnya para polisi pariwisata, yang kejadian itu membuat kesan kalau disfungsi dinas dan polisi wisata itu di sana.
Kalau cerita Derta dan Yanti terjadi di gerbangnya pariwisata Sumbar, lain pula cerita di kota ikon pariwisata Sumbar, Bukittinggi. Pemerasan tidak berupa pemaksaan beli jualan, tapi justru mematok “harga turis” bagi wisatawan.
Kisah yang terjadi manakala kunjungan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ke Bukittinggi beberapa waktu lalu bisa menjadi contoh miris. Kisah yang pernah diungkapkan Gubernur Gamawan Fauzi pada pertemuan dengan pelaku pariwisata yang di dalamnya juga ada pengurus PHRI Sumbar itu menyebut kalau pemilik restoran suka asal mematok harga. Presiden beserta rombongan yang makan di salah satu restoran Nasi Kapau saat itu disodori tagihan yang tidak masuk akal. Alhasil, si pemilik restoran disuruh menghitung ulang tagihan yang diberikan itu. Sangat memalukan!
Cerita main pangua itu memang acap tersiar dari mulut ke mulut. Tidak adanya label harga membuat pedagang (entah makanan atau cendera mata) bisa dengan seenak perut mematok harga jual. Bagi wisatawan yang mau membeli, harus pintar-pintar menawar harga.Tidak cuma itu, pola pikir masyarakat yang ingin menangguk untung dari para wisatawan terutama wisatawan mancanegara pun ikut berimbas pada hubungan antar warga yang tidak harmonis.
Salah seorang pelajar yang pernah membawa turis berjalan-jalan ke daerah Ngarai Sianok harus berhadapan dengan pemuda lokal. Ia ditodong membagi duit karena dikira ia adalah guide si turis yang mendapatkan persenan.
“Padahal saat itu saya murni untuk praktek bahasa Inggris saja dan kebetulan si turis juga mengizinkan saya mengikutinya jalan-jalan ke Ngarai,” kata si pelajar yang menyebut namanya itu.
Dua kejadian di dua kota itu menjadi cermin buruknya perilaku masyarakat di industri wisata Sumbar. Padahal, dua kota itu menurut Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, James Helliward di salah satu stasiun TV lokal adalah entry point-nya pariwisata Sumbar.
“Kita telah menetapkan Padang dan Bukittinggi sebagai entry point pariwisata kita. Keduanya menjadi ikon wisata kita, karena kedatangan turis langsung pada dua kota tersebut,” katanya.
Dinas Pariwisata sah-sah saja menetapkan daerah sebagai ikonnya wisata Sumbar. Namun sikap masyarakatnya belum mencerminkan masyarakat yang sadar wisata. Padahal tahun ini pemerintah telah mencanangkan sebagai Tahun Kunjungan Wisata atau Visit Indonesia Year 2008, tahun yang semestinya sambutan terhadap wisatawan justru lebih ditingkatkan kesopanan dan keramahanya.
Tidak perlulah membahas soal sarana dan prasarananya yang masih belumlengkap. Tidak perlu pula membahas iven-iven pariwisata Sumbar yang masih tidak bersinergi antar daerah. Tidak perlu pula mempertanyakan grand design pariwisata Sumbar yang dirancang Dinas Pariwisata Sumbar. Hal-hal kecil menyangkut terkait perilaku masyarakat yang tidak butuh modal besar saja Sumbar belum siap. Kalau sudah begitu, perlu dipertanyakan , siapkah Sumbar menjadi daerah tujuan wisata? Yang pasti masalah ini bukan kambing hitam baru, tapi justru PR lama yang masih menjadi tugasnya Dinas Pariwisata.
By: yuhendra-IUUKP Jelas Beda!!
